Ratusan Guru Sekolah Rakyat Mundur, Bagaimana Nasib Murid yang Ditinggalkan?
hushwatchId
8/2/20253 min read


Program Sekolah Rakyat (SR), yang baru dimulai pada tahun ajaran 2025/2026, menghadapi tantangan besar. Ratusan guru dan sejumlah siswa dilaporkan mengundurkan diri dalam waktu singkat setelah program berjalan. Situasi ini memicu pertanyaan tentang kelangsungan program dan nasib para murid yang telah bergabung.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa ada sekitar 140 hingga 160 guru yang mengundurkan diri. Alasan utama yang mereka sampaikan adalah jarak penempatan tugas yang terlalu jauh dari domisili mereka. "Penempatan itu kadang-kadang membuat mereka mundur karena penempatannya terlalu jauh," ujar Gus Ipul.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menambahkan, pengunduran diri ini bukan disebabkan oleh masalah upah atau insentif. Masalah utama memang terkait dengan lokasi penugasan.
Nasib Murid dan Langkah Cepat Pemerintah
Menanggapi hal ini, Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat tidak akan terganggu. Pemerintah telah bergerak cepat untuk menyiapkan pengganti para guru yang mundur. Gus Ipul menyebut, pengganti akan diambil dari tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan belum mendapatkan penempatan.
Selain guru, ada juga ratusan siswa yang mundur dari program ini. Menurut Gus Ipul, sebanyak 115 siswa telah menyatakan mundur dari total 9.705 siswa. Beberapa alasan yang disampaikan adalah perasaan "homesick" atau tidak terbiasa jauh dari keluarga, serta ada yang memilih untuk bersekolah di sekolah reguler.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya memberikan dukungan psikologis bagi para siswa yang mengalami kesulitan adaptasi. Selain itu, kekosongan kursi siswa yang mundur akan diisi oleh calon siswa lain yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan 2.
Sorotan dan Harapan untuk Masa Depan
Meskipun tantangan ini muncul di awal, pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat akan terus berjalan. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kasus yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Malang, menunjukkan bahwa program ini bisa berjalan stabil jika penempatan guru diatur dengan baik. Di Malang, tidak ada guru yang mengundurkan diri karena penempatan mereka dekat dengan domisili. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi sistem penempatan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan pengganti guru dan dukungan bagi siswa, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat terus berjalan optimal demi masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Evaluasi Menyeluruh dan Penyesuaian Program
Pengunduran diri massal ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan penempatan guru di program Sekolah Rakyat. Menteri Abdul Mu'ti mengakui bahwa masalah geografis adalah kendala utama. "Guru-guru ini berasal dari berbagai daerah, dan penempatan mereka yang jauh dari keluarga menjadi beban mental dan finansial," jelas Mu'ti. Ia menambahkan, di masa mendatang, pemerintah akan memprioritaskan penempatan guru di wilayah yang lebih dekat dengan domisili mereka untuk mengurangi angka pengunduran diri.
Selain masalah penempatan, adaptasi siswa juga menjadi sorotan. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama, yang berarti siswa harus tinggal jauh dari orang tua. Bagi anak-anak yang belum terbiasa, ini bisa menjadi tekanan psikologis. Psikolog pendidikan, Dr. Retno Setyawati, menyarankan agar ada program pendampingan khusus di awal tahun ajaran. "Siswa-siswa ini butuh waktu untuk beradaptasi. Pendampingan dari konselor atau guru yang terlatih sangat penting untuk memastikan mereka merasa nyaman dan betah," kata Dr. Retno.
Komitmen Pemerintah dan Masa Depan Sekolah Rakyat
Meskipun menghadapi rintangan di awal, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan memperbaiki program ini. Program Sekolah Rakyat dipandang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Mensos Gus Ipul menyatakan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan tersedia. "Kami tidak akan menyerah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak kita," tegasnya.
Pemerintah juga berencana untuk merevisi beberapa kebijakan terkait program ini, termasuk mekanisme penempatan guru dan sistem pendukung bagi siswa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi program Sekolah Rakyat, memastikan program ini berjalan lebih efektif, dan mencapai tujuannya untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua anak bangsa.